7 Prinsip Dasar dalam Membangun Pohon Kinerja sesuai Permen PANRB Nomor 89 Tahun 2021

Mengapa banyak program dan kegiatan pemerintah terlaksana dengan baik, tetapi target pembangunan belum tercapai secara optimal?

Salah satu penyebabnya adalah hubungan antara sasaran, program, dan kegiatan belum tersusun secara logis. Akibatnya, organisasi kesulitan memastikan bahwa setiap program yang dijalankan benar-benar berkontribusi terhadap hasil yang ingin dicapai.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menerbitkan Permen PANRB No. 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah. Salah satu instrumen krusial yang diperkenalkan dalam regulasi ini adalah Pohon Kinerja.

Pohon kinerja merupakan alat bantu untuk mengawal struktur logika sebab-akibat atas berbagai kondisi yang diperlukan organisasi dalam menghasilkan outcome yang diinginkan. Agar pohon kinerja yang dibangun memiliki kualitas logis yang ideal, instansi pemerintah wajib memegang teguh 7 prinsip umum berikut ini:

1. Logis

Salah satu kesalahan yang sering terjadi dalam penyusunan pohon kinerja adalah tidak adanya hubungan sebab-akibat yang jelas antar sasaran. Akibatnya, organisasi sulit menunjukkan kontribusi program terhadap outcome yang ingin dicapai. Karena itu, pohon kinerja harus disusun secara logis, di mana setiap level menjadi faktor pendorong bagi tercapainya level di atasnya. 

2. Empiris

Tidak sedikit organisasi merumuskan solusi tanpa memahami akar masalah yang sebenarnya. Akibatnya, program yang dijalankan sering kali tidak menyelesaikan persoalan utama. Oleh karena itu, penyusunan pohon kinerja harus didasarkan pada kondisi faktual, data, dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. 

3. Antisipatif

Perubahan teknologi, regulasi, dan kebutuhan masyarakat dapat memengaruhi keberhasilan organisasi di masa depan. Karena itu, pohon kinerja perlu mempertimbangkan peluang dan tantangan yang mungkin muncul agar strategi yang disusun tetap relevan. 

4. Dinamis

Lingkungan strategis organisasi terus berubah. Jika pohon kinerja tidak diperbarui, strategi yang dijalankan berisiko kehilangan relevansi. Oleh karena itu, pohon kinerja perlu disempurnakan sesuai perkembangan kondisi yang dihadapi organisasi. 

5. Holistik

Permasalahan pembangunan umumnya tidak dapat diselesaikan oleh satu sektor saja. Karena itu, penyusunan pohon kinerja perlu mempertimbangkan keterkaitan dengan urusan atau faktor lain agar solusi yang dihasilkan lebih komprehensif. 

6. Out of the Box

Mengulang program yang sama setiap tahun belum tentu menghasilkan perubahan yang lebih baik. Prinsip out of the box mendorong organisasi untuk mencari pendekatan baru yang lebih efektif dalam menyelesaikan masalah dan mencapai outcome. 

7. Materialitas

Kesalahan yang sering terjadi adalah memasukkan terlalu banyak faktor ke dalam pohon kinerja sehingga organisasi kehilangan fokus. Melalui prinsip materialitas, perhatian perlu diarahkan pada faktor yang paling penting dan paling berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi. 

Kesimpulan

Tujuh prinsip umum dalam Permen PANRB Nomor 89 Tahun 2021 merupakan fondasi penting dalam membangun pohon kinerja yang berkualitas.

Pohon kinerja yang logis, empiris, antisipatif, dinamis, holistik, out of the box, dan berorientasi pada materialitas akan membantu organisasi menghasilkan perencanaan yang lebih fokus, memperkuat keterkaitan antara program dan sasaran strategis, serta memastikan bahwa setiap sumber daya yang digunakan memberikan kontribusi nyata terhadap hasil pembangunan.

Dengan memahami dan menerapkan ketujuh prinsip tersebut, instansi pemerintah tidak hanya memenuhi kebutuhan administratif penjenjangan kinerja, tetapi juga membangun sistem manajemen kinerja yang lebih efektif dan berorientasi pada hasil.

Nonton Selengkapnya di Youtube Afila Media Karya

Tantangan Menyusun Pohon Kinerja Secara Manual

Meskipun konsep pohon kinerja terlihat sederhana, proses penyusunannya sering kali melibatkan banyak sasaran, indikator, unit kerja, serta hubungan sebab-akibat yang kompleks.

Beberapa tantangan yang umum dihadapi antara lain:

• Sulit menjaga konsistensi logika antar level kinerja.
• Revisi pohon kinerja memerlukan penyesuaian pada banyak dokumen.
• Cascading kinerja menjadi lebih sulit dipantau.
• Risiko terjadinya duplikasi dan ketidaksesuaian data.

Karena itu, banyak instansi mulai memanfaatkan aplikasi manajemen kinerja untuk membantu proses penyusunan dan pengelolaan pohon kinerja secara lebih sistematis.

Kelola Pohon Kinerja Lebih Mudah dengan e-SAKIP Afila

Melalui fitur Pohon Kinerja pada e-SAKIP Afila, instansi dapat menyusun, mengelola, dan memantau hubungan kinerja mulai dari level organisasi hingga individu secara digital.

Proses cascading menjadi lebih terstruktur, terdokumentasi, dan mudah diperbarui ketika terjadi perubahan kebijakan maupun prioritas pembangunan.

Jika instansi Anda sedang berupaya memperkuat implementasi Penjenjangan Kinerja sesuai Permen PANRB Nomor 89 Tahun 2021, e-SAKIP Afila dapat menjadi solusi untuk membantu pengelolaan pohon kinerja yang lebih efektif, terintegrasi, dan mudah dipantau.

👉 Klik link di bawah ini untuk mencoba demo e-SAKIP Afila.

https://afila.co.id/esakip